JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menetapkan target besar dalam penguatan program makan bergizi gratis.
Pada tahun 2026, pembangunan dapur gizi nasional diproyeksikan berlangsung secara masif. Langkah ini ditujukan untuk memperluas jangkauan layanan gizi bagi masyarakat.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa target pembangunan mencapai puluhan ribu dapur. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi tulang punggung pelaksanaan program MBG. Infrastruktur ini diharapkan mampu menopang distribusi makanan bergizi secara merata.
Pembangunan dapur gizi dilakukan dengan pendekatan terstruktur dan terukur. Pemerintah ingin memastikan seluruh wilayah dapat terlayani secara optimal. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Fokus Pembangunan di Wilayah Aglomerasi dan Terpencil
BGN menargetkan pembangunan dapur gizi di wilayah aglomerasi dan daerah terpencil. Jumlah SPPG di kawasan aglomerasi diproyeksikan mencapai puluhan ribu unit. Sementara itu, ribuan dapur juga direncanakan hadir di wilayah terluar dan tertinggal.
Dadan menyampaikan bahwa total dapur gizi yang akan dibangun mencapai sekitar 33.000 unit. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Pemerataan ini menjadi fokus agar manfaat program tidak terpusat di satu wilayah saja.
Pembangunan di wilayah terpencil memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Akses, logistik, dan kesiapan wilayah menjadi tantangan utama. Namun, BGN memastikan skema pembangunan telah disiapkan secara bertahap.
Dukungan terhadap Target Penerima Manfaat
Pembangunan dapur gizi dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat yang sangat besar. Program MBG ditujukan untuk menjangkau puluhan juta masyarakat. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat dapat terlayani.
Untuk mencapai target tersebut, kesiapan data menjadi faktor penting. BGN terus memantau perkembangan pembangunan dan pendataan penerima. Hal ini dilakukan agar distribusi makanan bergizi berjalan tepat sasaran.
Program ini tidak hanya menyasar peserta didik formal. Lembaga pendidikan nonformal juga menjadi bagian dari sasaran. Pendekatan inklusif diterapkan agar tidak ada kelompok yang terlewat.
Verifikasi Data Lembaga Pendidikan dan Penerima
BGN mencatat masih terdapat lembaga pendidikan yang belum terdata secara lengkap. Pesantren menjadi salah satu contoh lembaga yang memerlukan pendataan lebih rinci. Dadan menegaskan proses verifikasi akan terus dilakukan.
Selain itu, terdapat penambahan guru dan tenaga kependidikan yang perlu diperhitungkan. Perubahan data ini berdampak pada jumlah penerima manfaat MBG. Oleh karena itu, pembaruan data menjadi langkah penting.
Program makan bergizi gratis juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Kelompok ini dinilai sangat membutuhkan intervensi gizi. Pemerintah berkomitmen memastikan mereka tidak terlewat dari program.
Komitmen Anggaran dan Pengawasan Program
BGN menyatakan akan melakukan pengecekan data penerima satu per satu. Tujuannya agar tidak ada penerima manfaat yang merasa belum mendapatkan layanan. Dadan menegaskan pentingnya kepastian distribusi di lapangan.
Pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program MBG. Dana yang disiapkan mencapai ratusan triliun rupiah. Nilai ini meningkat signifikan dibandingkan alokasi anggaran tahun sebelumnya.
Peningkatan anggaran menunjukkan keseriusan pemerintah dalam program gizi nasional. Dana tersebut akan digunakan untuk operasional dan pembangunan dapur gizi. Dengan pengawasan yang ketat, program ini diharapkan berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.